Survey Kepuasan Masyarakat Semester II Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kubu Raya

Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanahkan dan
mewajibkan kepada Pemerintah Daerah untuk senantiasa meningkatkan kualitas dan menjamin
penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas –asas umum pemerintahan dan korporasi.
Komitmen pemerintah daerah memberikan indikasi pemberian perlindungan bagi setiap
warganegara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan
publik yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat.
Guna mengetahui tingkat kepuasan pelayanan publik, sebagai salah satu tolok ukur bahwa
pemerintah telah mampu memenuhi harapan masyarakat di suatu daerah, maka pemerintah perlu
selalu memperbaiki pelayanan sehingga sesuai dengan perkembangan jaman dan harapan
masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut atau terkait hal diatas pemerintah pusat melalui
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tersebut menghimbau pemerintah daerah untuk
melakukan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan yang selama ini dilakukan.

Survey Kepuasan Masyarakat adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan
masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat
masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan
membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Apabila pelaksanaan Survey Kepuasan
Masyarakat terus dilaksanakan secara berkesinambungan maka pemerintah akan mendapatkan
benang merah hubungan perbaikan atas pendapat atau keinginan masyarakat dengan
membandingkan hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat setiap periodenya.